kiyonten.desa.id - Manfaatkan inovasi dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, sejumlah warga Desa Kiyonten yang tidak mampu mengakses layanan mendapatkan layanan jemput bola dari Dispendukcapil Ngawi.

Jempol Permadani, inovasi terkini dari Dispenducapil Ngawi yang mengandung maksud Jemput Bola Pelayanan Perekaman Manula Dan Disabilitas Kabupaten Ngawi, kini dirasakan manfaatnya oleh sejumlah warga Desa Kiyonten guna memperoleh dokumen kependudukan.  

Jempol Permadani merupakan program inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ngawi untuk memberikan pelayanan kependudukan "jemput bola" secara langsung di desa. Program ini ditujukan terutama untuk lansia dan penyandang disabilitas yang kesulitan datang ke kantor, dengan menjangkau mereka di rumah melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan keluarga. 

Mendasar pengajuan dari Pemerintah Desa Kiyonten, petugas Disdukcapil Ngawi melalui Jempol Permadani melaksanakan perekaman kepada 8 (Delapan) warga Desa Kiyonten yang diketahui masih belum memiliki E-KTP. Warga tersebut merupakan Lansia dan memiliki keterbatasan fisik / mental yang membutuhkan perhatian khusus untuk mendapatkan pelayanan.

Tepatnya Selasa (25/11/2025), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi mengadakan perekaman biometric kepada lansia dan warga berkebutuhan khusus yang berdomisili di Desa Kiyonten. Dengan mendampatkan pendampingan dari Pemerintah Desa, Bidan Desa dan Tenaga Kesahatan dari Puskesmas Kasreman, petugas Dispenducapil Ngawi datang langsung ke rumah warga tersebut untuk melakukan perekaman.

Sebelumnya, untuk memastikan keamanan dan keberhasilan kegiatan tersebut, Pemerintah Desa Kiyonten telah berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kasreman untuk melakukan observasi. Sesuai arahan Dispenducapil Ngawi, hal ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan maupun obat-obatan sebelum dilakukan perekaman.

Dari 8 warga Desa Kiyonten yang menjadi sasaran, tercatat 3 orang masih belum dapat ditemui dan akan dikoordinasikan kembali untuk mendapatkan pelayanan melalui Jempol Permadani. Setelah mendapatkan identitas kependudukan (e-KTP), penyandang disabilitas mental di di Desa Kiyonten memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya untuk mengakses berbagai layanan publik dan dukungan pemerintah, yang sebelumnya mungkin terkendala tanpa NIK yang jelas.